Bolehkah aku bercerita?

Berikut ini adalah investigasi/hasil pengamatan singkat.

- Mekanisme RI dengan presiden periode 5 tahun kepemimpinan. Bias pada UUD 1945, dikarenakan visi-misi presiden berbeda setiap 5 periode tersebut, berakibat estafet kelanjutan pembangunan yang direncanakan sebelumnya seringkali tidak berlanjut.

-  Keanehan ASN tidak boleh berpolitik, tetapi pimpinan dari kaderisasi politik, tidak hanya puncak piramida, tetapi juga kepala-kepala di jabatan tertentu.

- Masih adanya gratifikasi. Entah bagaimana KPK siap memberantasnya (karena tangan-tangan KPK sendiri ada di Pusat saja, sementara luas wilayah administratif NKRI).

- Persoalan data menjadi masalah klasik. Ego sektoral pun demikian.

- Apa gunanya RTRW dan RZWP3K jika sekadar inventarisasi? Sementara lingkungan kita terus memburuk dengan adanya pembangunan dengan merubah vegetasi menjadi non-vegetasi.

- Untuk masalah lingkungan, permasalahan DAS menjadi sangat krusial. Karena menjembatani berbagai wilayah administrasi dari hulu-hilir. Beberapa perusahaan memiliki backing. Sebagai individu, pemerintah pun kudu musti hati-hati (Who can trust?).

- Kunci utama dari kedaulatan NKRI adalah Kemenlu, Kominfo, Kementerian Koordinator. Selain adanya DPR & DPRD. Dan tentunya BPN. BPN memegang kendali pembangunan bisa jalan atau tidak, karena pembangunan di darat di atas tanah.

- Kementerian teknis perlu terus-menerus diarahkan agar kreatif memecahkan permasalahan..tidak hanya inventarisasi data.

- Bagaimana instansi, lembaga, dan Kemenko menjadi satu suara yang bersinergi? Perlu orang yang dapat menjembatani yang pernah mencicipi bekerja sebagai Tenaga Kontrak maupun PNS berbagai institusi. Orang inilah yang dapat memberikan informasi mekanisme sinergitas yang harusnya terjadi, dan sebaiknya bertempat di Bappenas.

- Lingkungan (fisik), ekonomi, sosial. Lingkungan sering dianaktirikan berkat adanya keinginan/kebutuhan ekonomi, yang terdorong oleh adanya permasalahan sosial. Padahal jika lingkungan rusak, maka kita semua harus merogoh COST (biaya) yang tinggi. Mitigasi seharusnya menjadi garda terdepan untuk mencegah rusaknya lingkungan (fisik), bukannya hanya pada penanggulangan pasca.