Ringkasan Buku:
“POLICY MAKING: Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Unggul” (by Dr. Riant Nugroho).
Anyway buku ini yang juga membahas Game Theory dalam konteks Perumpamaan Antar Negara di Era Global.
1. Keunggulan tiap negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.
2. Lebih penting dari penguasaan teknis, perlu diketahui ada 11 kriteria kualifikasi analis kebijakan yang handal (Patton & Savicky, 1992).
3. Game Theory adalah peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan (yang pada akhirnya membangun situasi bersaing dari 2 atau beberapa orang) untuk memaksimalkan kemenangannya sendiri/meminimalisir kemenangan lawan.
*catatan: gimana wujudnya negara-negara di situasi era global ini, kebijakan-kebijakan menyesuaikan antar negara satu sama lain (itu sebabnya ada kerjasama antar negara, perubahan kebijakan internal, dsb)—kelihatannya amat bergunanya kalo paham cara baca situasi dunia internasional; jadi kebijakan dalam negeri ga terombang-ambing; dan Indonesia masih bervisi sesuai Pembukaan UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut memelihara ketertiban dunia. Selain merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Singkatnya, Game Theory itu bentuknya:
a. Kalo negara A kebijakannya diem; negara B juga diem; keduanya sama-sama stabil.
b. Kalo negara A kebijakannya berubah; negara B juga diem; mempengaruhi negara B, maka negara A lebih unggul dari negara B.
c. Kalo negara A kebijakannya berubah; negara B juga berubah; keduanya sama-sama bersaing, bisa stabil bisa engga, karena ingin sama-sama unggul.
**bersaing itu ada dengan mengubah kebijakan yang dilandasi “pure strategy” dan “mixed strategy”. Ini menarik dibahas, seperti dalam kasus Sipadan-Lingitan (entah kenapa Indonesia itu kok tipikal kalo masalah ke permukaan, baru turun tangan).
4. Klaster manajemen negara Indonesia sampai dengan era SBY (dan sebagian era Jokowi—karena buku ini terbit tahun 2015).
5. Ada 10 contoh prestasi unggul dengan membuat dan menerapkan sejumlah kebijakan (Indonesia dan negara lain).
“POLICY MAKING: Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Unggul” (by Dr. Riant Nugroho).
Anyway buku ini yang juga membahas Game Theory dalam konteks Perumpamaan Antar Negara di Era Global.
1. Keunggulan tiap negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.
2. Lebih penting dari penguasaan teknis, perlu diketahui ada 11 kriteria kualifikasi analis kebijakan yang handal (Patton & Savicky, 1992).
3. Game Theory adalah peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan (yang pada akhirnya membangun situasi bersaing dari 2 atau beberapa orang) untuk memaksimalkan kemenangannya sendiri/meminimalisir kemenangan lawan.
*catatan: gimana wujudnya negara-negara di situasi era global ini, kebijakan-kebijakan menyesuaikan antar negara satu sama lain (itu sebabnya ada kerjasama antar negara, perubahan kebijakan internal, dsb)—kelihatannya amat bergunanya kalo paham cara baca situasi dunia internasional; jadi kebijakan dalam negeri ga terombang-ambing; dan Indonesia masih bervisi sesuai Pembukaan UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut memelihara ketertiban dunia. Selain merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Singkatnya, Game Theory itu bentuknya:
a. Kalo negara A kebijakannya diem; negara B juga diem; keduanya sama-sama stabil.
b. Kalo negara A kebijakannya berubah; negara B juga diem; mempengaruhi negara B, maka negara A lebih unggul dari negara B.
c. Kalo negara A kebijakannya berubah; negara B juga berubah; keduanya sama-sama bersaing, bisa stabil bisa engga, karena ingin sama-sama unggul.
**bersaing itu ada dengan mengubah kebijakan yang dilandasi “pure strategy” dan “mixed strategy”. Ini menarik dibahas, seperti dalam kasus Sipadan-Lingitan (entah kenapa Indonesia itu kok tipikal kalo masalah ke permukaan, baru turun tangan).
4. Klaster manajemen negara Indonesia sampai dengan era SBY (dan sebagian era Jokowi—karena buku ini terbit tahun 2015).
5. Ada 10 contoh prestasi unggul dengan membuat dan menerapkan sejumlah kebijakan (Indonesia dan negara lain).
Comments
Post a Comment